Polisi Amankan Dump Truck Bertangki Modifikasi, Diduga Tampung 400 Liter Bio Solar Subsidi

Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan satu unit Mitsubishi Dump Truck bernomor polisi BL 8403 LO yang diduga digunakan untuk menampung dan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kota Banda Aceh. Saat diamankan, tangki modifikasi pada kendaraan tersebut diduga berisi sekitar 400 liter solar subsidi. Pengungkapan berlangsung di sebuah SPBU kawasan Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Sopir berinisial JB (28), warga Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, turut diamankan. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho, melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, menjelaskan pengungkapan itu berawal dari patroli dan pemantauan rutin Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) terhadap aktivitas pengisian BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.

Saat memantau SPBU Jeulingke, petugas melihat satu unit dump truck berhenti di luar antrean, tepat di depan SPBU. Ketika mengetahui keberadaan petugas, kendaraan tersebut tiba-tiba meninggalkan lokasi sehingga menimbulkan kecurigaan. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan kendaraan untuk diperiksa.

"Barang bukti yang diamankan berupa satu unit dump truck dengan tangki modifikasi, mesin pompa elektrik beserta selang, serta satu unit handphone berisi lima foto barcode MyPertamina Subsidi," kata Dizha.

Pemeriksaan mengungkap mesin pompa minyak elektrik beserta selang yang diduga dipakai untuk memindahkan BBM. Tangki penampungan hasil modifikasi itu tersembunyi di bagian bawah muatan pasir. Untuk memastikan volume, isi tangki dipindahkan ke tandon dan diukur petugas UPTD Metrologi Disperindag Kota Banda Aceh. Taksiran sementara menyebutkan jumlahnya sekitar 400 liter, dengan volume pasti masih menunggu hasil pengukuran resmi.

JB kini menjalani pemeriksaan di Polresta Banda Aceh. Ia disangkakan melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, yang mengancam penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Penyidik kini melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa terduga pelaku, menyita barang bukti, dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum.