Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh hingga 31 Januari 2027
Redaksi Banda Aceh 24 Jam
Kamis, 12 November 2026 · 12.54 WIB · 📍 Banda Aceh
Kredit visual: Grafis redaksi · ACEH BISNIS, biro administrasi pimpinan setda aceh, DISTORI.ID, krusial.com, detikcom
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya di wilayah Aceh.
Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan. Penetapan itu mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan tersebut, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi. Salah satu instruksi utama adalah pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam, dengan kewajiban segera melaporkan setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing.
Gubernur juga meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan dan memobilisasikannya ke lokasi bencana bila diperlukan.
Pemerintah Aceh berharap penetapan status siaga darurat ini dapat meningkatkan kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi, sehingga risiko serta dampak bencana hidrometeorologi selama masa siaga dapat diminimalkan.
Sumber: ACEH BISNIS, biro administrasi pimpinan setda aceh, DISTORI.ID, krusial.com, detikcom