Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Ikuti Rapat Pembahasan Tata Batas PPTPKH di Banda Aceh

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya membahas hasil tata batas perubahan kawasan hutan dalam program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dalam rapat yang berlangsung di Banda Aceh.

Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas instansi, di antaranya Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVIII, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh Barat Daya, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Barat Daya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh Barat Daya, serta Camat Babahrot.

Sejarah penetapan kawasan hutan di wilayah ini berakar dari Hutan Register Penunjukan Partial sejak 1980. Proses itu berkembang melalui usulan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP/K dan pemekaran daerah pada 2005, hingga pengukuhan kawasan hutan terbaru berdasarkan SK Nomor 10773 Tahun 2025.

Khusus Kabupaten Aceh Barat Daya, rangkaian PPTPKH mulai berjalan sejak 2023 melalui usulan kabupaten. Tahapan berikutnya meliputi inventarisasi, pengecekan lapangan, pembahasan di Jakarta, hingga penataan batas oleh tim BPKH bersama dinas terkait dan pemerintah kabupaten.

Secara teknis, luas peta indikatif revisi III tahun 2024 tercatat 113,07 hektare. Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) yang diajukan Penjabat Bupati pada 18 Desember 2023 seluas 13,37 hektare, dan setelah verifikasi lapangan pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 hasil inver tercatat 13,17 hektare. Pada 2025, rekomendasi pola penyelesaian perubahan batas ditetapkan seluas 3,96 hektare, sementara 9,21 hektare tetap menjadi kawasan hutan. Total hasil kegiatan tata batas PPTPKH mencapai 858,54 meter.

Tahapan ini akan bermuara pada penerbitan "SK Biru" dari Kementerian Kehutanan, yang menjadi dasar hukum bagi ATR/BPN di kabupaten/kota untuk memproses legalisasi aset tanah masyarakat sesuai program pertanahan yang berlaku.