Kajati Aceh Terima Penghargaan Menteri ATR/BPN atas Keberhasilan Tangani Target Operasi Mafia Tanah

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah SH MKn menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Penghargaan diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta Pusat.

Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Aceh Eddy Samrah Limbong hadir mewakili Kajati Aceh untuk menerima piagam penghargaan sekaligus penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN. Penghargaan dengan Nomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 diberikan dalam rangka penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Kerja sama Kejati Aceh dengan Polda Aceh serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah juga disebut dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang selama ini telah bekerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan. Menurut Nusron, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat. Penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga sehingga tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.

Pada 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kajati, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Nusron juga menekankan pentingnya memperkuat langkah pencegahan tindak pidana pertanahan melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sumber: infoaceh.net

Catatan: berita ini berdasarkan laporan tunggal infoaceh.net dan belum terkonfirmasi Polda Aceh hingga tayang.