Huntap dan Jadup Korban Banjir Bireuen Belum Tuntas, DPRK Konsultasi ke BPBA

Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Bireuen hingga kini belum tuntas. Persoalan tersebut menjadi bahan konsultasi Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Fadhli, S.Pd, dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Banda Aceh, Kamis (12/11/2026).

Fadhli menyebut konsultasi itu merupakan bagian dari serapan aspirasi warga dan fungsi pengawasan DPRK Bireuen, yang berada di bawah wewenang Komisi III dan IV. Menurutnya, konsultasi dilakukan sebagai bentuk perhatian DPRK terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana, khususnya warga yang hingga saat ini masih menanti kepastian penyelesaian hak-hak korban banjir.

"Intinya, Komisi III dan IV berharap, melalui konsultasi tersebut Pemkab Bireuen dapat menindaklanjuti berbagai persoalan, serta disampaikan dengan melakukan koordinasi, baik dengan pemerintah Kabupaten, Provinsi dan instansi terkait lainnya," terangnya.

Melalui konsultasi ini, DPRK Bireuen berharap persoalan belum tuntasnya pembangunan Huntap dan penyaluran Jadup dapat segera memperoleh solusi dan penyelesaian yang konkret.

Catatan: berita ini berdasarkan laporan tunggal posaceh.com dan belum terkonfirmasi resmi (BNPB/BPBD setempat). Angka dampak dapat berubah. Koreksi/keberatan: DM Admin 🙏