Dugaan Jarimah Liwath Pejabat Banda Aceh Dinilai Belum Penuhi Unsur Pidana, Pemkot Jatuhkan PTDH

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh menyatakan unsur pidana dalam perkara dugaan jarimah liwath yang melibatkan FD, salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, belum terpenuhi. Kesimpulan tersebut disampaikan Kepala Satpol PP-WH Kota Banda Aceh, Rizal, dalam konferensi pers, Jumat, 13 November 2026, berdasarkan petunjuk peneliti berkas perkara.

Menurut Rizal, sangkaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum memenuhi unsur. Ia menjelaskan bahwa perilaku menyimpang sesama jenis yang dilakukan FD belum diatur secara konkret dalam Qanun Jinayat. Penyidikan perkara tersebut, katanya, telah dilakukan Satpol PP-WH Kota Banda Aceh bersama Satpol PP-WH Provinsi Aceh secara maksimal sejak peristiwa terjadi pada 12 Agustus 2026.

Rizal menegaskan penanganan perkara itu merupakan bagian dari upaya penegakan syariat Islam di Banda Aceh dengan mengedepankan proses yang objektif dan profesional, tanpa membedakan status pihak yang terlibat. Ia menilai kasus ini menjadi pengingat pentingnya kejelasan regulasi dalam penegakan hukum jinayat, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh berharap adanya pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait untuk mengkaji ketentuan mengenai jarimah liwath. “Kami tidak ingin ke depan muncul persoalan serupa yang penanganannya kembali terkendala karena unsur pidana yang disyaratkan dalam aturan belum terpenuhi,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap FD terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik sebagai aparatur sipil negara (ASN). Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, mengatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa yang menindaklanjuti dugaan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, FD dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga memenuhi unsur untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Untuk memperkuat rekomendasi tim, Pemerintah Kota telah meminta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang pada 4 Oktober 2026 mengeluarkan rekomendasi PTDH terhadap FD sebagai PNS.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD melalui SK Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Emila menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin aparatur.

Catatan: berita ini berdasarkan laporan tunggal AJNN.net dan belum terkonfirmasi Pemerintah Kota Banda Aceh hingga tayang.