Dilanda Banjir-Longsor Lagi, Gubernur Aceh Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini menyusul sejumlah daerah di Aceh yang kembali dilanda banjir dan longsor, sekaligus sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa bulan ke depan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Efendi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Aceh dengan mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera. Keputusan itu juga merujuk surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang analisis dan prediksi curah hujan bulanan.

Dalam masa siaga darurat, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi. Salah satu instruksi utamanya adalah memantau kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing. Nurlis Efendi mengutip instruksi tersebut dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026).

Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, serta pihak terkait juga diminta terus diperkuat agar penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi. Seluruh SKPA diminta memastikan personel siap dikerahkan sewaktu-waktu, terutama ke wilayah yang berpotensi terdampak.

Kesiapan peralatan juga menjadi perhatian. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diinstruksikan menyiagakan peralatan dan segera mengerahkannya ke lokasi jika terjadi bencana.

Penetapan status siaga darurat ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan kesiapan seluruh unsur pemerintahan selama masa siaga berlangsung.